Oelamasi, FHNC – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah isu perempuan semata, melainkan isu pembangunan yang wajib menjadi perhatian semua pihak. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kupang, Kamis (2/10). Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang responsif gender sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, pembangunan tidak akan berkualitas apabila hanya mengakomodasi sebagian kelompok, sementara kelompok lain masih tertinggal karena keterbatasan akses, partisipasi, maupun kesempatan.
Sekda Kupang mengakui bahwa indeks ketimpangan gender di Kabupaten Kupang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih cukup berat. Di bidang kesehatan reproduksi, angka kematian ibu masih tergolong tinggi dan tingkat kelahiran pada remaja cenderung meningkat.
Sementara itu, di sektor politik, persentase keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, sehingga suara perempuan dalam proses pengambilan kebijakan belum sepenuhnya terwakili. Dari sisi ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung menurun, memperlihatkan adanya kesenjangan peran perempuan dalam dunia kerja. “Kondisi ini menunjukkan bahwa kita masih perlu berjuang lebih keras lagi untuk mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Kupang. Karena itu keberadaan Pokja PUG menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi juga motor penggerak dan pengawal pelaksanaan strategi PUG di daerah,” ujar Mateldius Sanam.
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan maupun laki-laki dalam seluruh proses pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di tingkat daerah, keberadaan Pokja PUG dianggap vital untuk memastikan agar program pembangunan lebih inklusif dan adil.
Kegiatan yang dibuka Sekda Kupang ini memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam mengelola Pokja PUG. Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dapat memiliki focal point gender yang bertugas mengawal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Selain itu, Pokja PUG juga diharapkan menjadi pendorong terciptanya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan adanya pemerataan manfaat bagi semua kelompok masyarakat.
Lebih jauh, Mateldius Sanam menegaskan bahwa isu gender harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kupang, Tjokorda Swastika; Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Widia Sipayung; Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP2KBP3A Provinsi NTT, Theresia Rabo; serta Direktur Ume Daya Nusantara, Damaris Tnunay, yang dikenal sebagai pegiat gender di Kabupaten Kupang.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah, perwakilan provinsi, serta lembaga swadaya masyarakat menegaskan bahwa isu gender membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dukungan bersama ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan di Kabupaten Kupang.
Penguatan kapasitas Pokja PUG yang dilaksanakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kabupaten Kupang menuju pembangunan yang lebih inklusif. Dorongan Sekda Mateldius Sanam agar setiap perencanaan pembangunan responsif gender adalah pesan tegas bahwa pembangunan harus berpihak kepada semua orang, tanpa terkecuali.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, sinergi antarperangkat daerah, dan dukungan masyarakat, kesenjangan gender di Kabupaten Kupang diharapkan semakin berkurang, sehingga tercipta pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
Sumber : https://www.faktahukumntt.com/mateldius-sanam-dorong-perencanaan-pembangunan-responsif-gender/1/
Editor : Sandro Judany