NTTHits.com, Bali – Yayasan Ume Daya Nusatara (UDN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan untuk penambahan alokasi anggaran penanganan kasus di kabupaten Kupang yang masih sangat minim.
Masukan usulan tersebut direspons baik oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada saat dialog bersama di tanggal 19 April 2024 menyongsong Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) akan diselenggarakan di Badung, Bali pada 20 April 2024.
“Masukan dari UDN untuk penambahan alokasi anggaran penanganan kasus bagi kabupaten kupang yang sangat minim direspons baik oleh ibu Menteri KPPPA, saat dialog bersama,”kata Koordinator Program Manager UDN Kupang, Damaris Tnunay, dalam rilis tertulis.
Gelaran puncak dari rangkaian proses panjang partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal berupa Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) diselenggarakan hari ini di Badung, Bali, Sabtu, 20 April 2024.
Munas Perempuan ini merupakan upaya mempertemukan usulan dari akar rumput, warga yang selama ini termarjinalkan, dengan pihak yang berwenang sehingga secara langsung akan terbangun sebuah komitmen bersama bahwa perencanaan pembangunan nasional yang mendasarkan partisipasi bermakna. Harapannya, tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
Munas Perempuan 2024 ini dilaksanakan dalam dua tahap yang menunjukkan hasil penting dan strategis bagi pembangunan Indonesia yang inklusif. Sebelum Munas Perempuan luring di Bali, telah dilaksanakan Munas Perempuan tahap pertama secara daring pada 26-27 Maret 2024.
Kegiatan tersebut telah berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 provinsi yang diwakili oleh 2.195 partisipan dimana 86 % adalah perempuan dan 5persen adalah penyandang disabilitas. Selain itu, sebanyak 1.548 mengikuti melalui youtube, juga secara langsung menyaksikan melalui zoom di 102 titik kumpul.
Hasil Munas secara daring ini berupa usulan dan rekomendasi terhadap 9 isu/agenda Munas yang diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif yang kemudian akan dipertajam kembali berdasarkan masukan dari para peserta Munas yang disampaikan secara langsung, chat di setiap break-out room, usulan melalui G-Drive dan YouTube.
Seluruh usulan tersebut disusun kembali sebagai masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di pemerintah daerah wilayah terpilih. Sekretaris Kementerian PPPA menyampaikan bahwa pemerintah memiliki modalitas kebijakan, penganggaran dan implementasi yang menunjukkan beberapa kemajuan, Inisiatif DRPPA, terbitnya revisi UU Perkawinan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan amunisi yang memperkuat gerakan kesetaraan gender.
Mengakomodir inisiatif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) seperti musyawarah tematik, musrenbang perempuan, rembug warga dan lain sebagainya. Diakomodasi pula dalam bentuk kebijakan, program dan penganggaran.
Praktek baik kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pemerintah merupakan modalitas yang kuat karena pemerintah memiliki keterbukaan, komitmen, rekoknisi dan dukungan untuk mewadahi aspirasi perempuan Munas Perempuan tahun 2024 merupakan kesinambungan dan praktik baik kolaborasi pemerintah (KemenPPPA dan Bappenas) dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) melalui Musyawarah Perempuan tahun 2023 yang mewadahi partisipasi bermakna bagi perempuan, disabilitas dan kelompok marginal melalui pendekatan pentahelix.
Proses penyelenggaraannya melalui penguatan pengintegrasian PUG, disabilitas dan inklusi sosial sebagai bagian dari kegiatan konsultasi publik Dokumen yang sudah disusun sebagai hasil Munas Perempuan 2024 ini dikomunikasikan pada acara puncak di Badung. Perwakilan organisasi mitra INKLUSI akan mempresentasikan dokumen usulan perencanaan pembangunan tersebut dan akan mendapatkan tanggapan dari Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab pada 9 isu/agenda Munas.
Setelah mendapatkan tanggapan dokumen tersebut akan diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat melalui Kemnterian PPN/Bappenas. Kesembilan isu atau agenda yang kami sepakati antara lain, Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial), Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Rumah Tangga, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak, Ekonomi Perempuan Berperspektif Gender, Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan).
Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Munas Perempuan ini merupakan upaya mempertemukan usulan dari akar rumput, warga yg selama ini termarjinalkan dengan pihak yang berwenang sehingga secara langsung akan terbangun sebuah komitmen bersama bahwa perencanaan pembangunan nasional yang mendasarkan partisipasi bermakna.
Komitmen ini penting mengingat perencanaan pembangunan kerap kali ‘terkesan maskulin’ dan teknokratis yang seringkali menggeser posisi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal menjadi ‘tak terhitung’.
Munas Perempuan menjawab adanya jaminan interseksionalitas yang inklusif bahwa tidak boleh ada satupun yang tertinggal dalam perencanaan pembangunan nasional. Dari seluruh proses Munas Perempuan, partisipasi ribuan orang, khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal serta adanya 171 usulan langsung dan 753 usulan melalui formulir dari 9 isu yang kami sepakati memperlihatkan bahwa tantangan dan hambatan struktur geografis kewilayahan serta akses partisipasi bermakna dapat diatasi. Kami 3 berkomitmen bahwa suara dari tiap peserta yang hadir sangat berharga dan akan memastikan proses partisipasi ini akan terus dilanjutkan.
Dalam Munas Perempuan yang akan diadakan secara luring (offline) di Badung, Bali, kami menyediakan kuota kehadiran langsung sekitar 1500 perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
Selain itu, agenda ini tetap akan menyediakan platform daring (online) bagi mereka yang tidak bisa hadir secara langsung. Sengaja memilih pelaksanaan Munas Perempuan menjelang Hari Kartini 21 April untuk mengingat perjuangan Kartini untuk keadilan dan kesetaraan perempuan, maka Munas ini kami bawa dalam bentuk “Suara Perempuan untuk Pembangunan Nasional”.
“Kami, sama seperti Kartini, juga ingin menuliskan sejarah Perempuan, Penyandang Disabilitas maupun Kelompok Marginal mampu berkontribusi dan memberikan gagasan dan usulan dalam kemajuan bangsa,”tambah Damaris.
Selain serah terima usulan dari hasil Munas daring, Munas Perempuan ini juga menyelenggarakan Festival “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi” yang berisi bazar dan pameran karya. Melalui bazar dan pameran karya ini kami ingin menyampaikan bahwa setiap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal mempunyai karya dan juga berdaya.
Selain festival pengetahuan, pada tanggal 19 April, kami juga menyelenggarakan dialog dan berbagi pengalaman para perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal bertajuk ramah tamah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Kegiatan Munas Perempuan 2024 ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) dan 11 Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan 8 mitra riset INKLUSI yang bekerja hampir di seluruh Indonesia yang didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). (*)
Editor : Bobby Bryan Anoit